Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Magang dan Relevansi dengan Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat)

  • Eka Cristy Sembiring Universitas Sumatera Utara

Abstract

The Official for this research is to discover the obligation of candidates of PPAT (Officials Empowered to Draw up Land Deeds), to take an internship: in which they are obliged to understand and help the process of land activity and service, recruitment and verification process of registered deeds as well as verification of juridical data op application for land title. The primary task of PPAT is carry out part land registration activities by drawing up deeds as evidence for having taken particular legal actions regarding land title or ownership right over apartment units, that is made the ground for registration of changes in land registration resulted from the legal actions.

            This research employs normative juridical method in form of document study, which studies the obligations of candidates of PPAT  (Officials Empowered to Draw up Land Deeds) to take an internship and its relevance with appointment of PPAT. This research is descriptive; it describes the obligation of PPAT to take an internship. The legal materials used in this research are sourced from results of library research such as primary, secondary and tertiary legal materials. In  addition, this research is supported by interviews with relevant parties to complete this thesis. These legal materials that have been collected are firstly described by legal and non-legal proportion, then interpreted to be further estimated and evaluated; argumentation is provided to draw conclusion for the research problem.

            The research result demonstrate that internship of PPAT  is the obligationsof every candidate of PPAT before they are appointed PPAT. Internship is taken to provide the candidate theoretical and practical academic knowledge, to provide the candidate skills and expertise in technique of Drawing up Deeds as fuel for practice as PPAT. The internship term of PPAT candidates consists of 6 (six months) in the land office and 6 (six) months in PPAT offices. The enactment of PPAT internship encourages better performance for PPAT candidates who will put the knowledge into practice in the future; thus, the knowledge gained during internship can be directly applied.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Eka Cristy Sembiring, Universitas Sumatera Utara

Magister Kenotariatan

References

Abdulkadir Muhammad, 1997, Etika Profesi Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
E.Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Penerbit Ikhtiar, Jakarta,2010
Muhammad Benny, Kewenangan Camat Sebagai PPAT Sementara Dalam Membuat Akta Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Tesis Magister Kenotariatan USU, Medan, 2004
Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1997
Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Bandung, Alumni, 1994
Bismar Nasution, Penelitian HukumNormatif dan Perbandingan Hukum, Makalah FH USU, 18 Februari 2003
Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Cit.,h. 55.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1995, Penelitiant Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
Edy Ikhsan, Mahmul Siregar, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar , Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009
Moh. Yamin, Pelatihan Peningkatan Kualitas Penelitian Hukum : Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empirik serta Aplikasinya, Fakultas Hukum UNS, Surakarta, 2007
Amirudin dan M. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
Muhammad Nazir, Metode Penelitian, Remaja Rosdakarya,Bandung, 1986
Salim, HS., Peraturan Jabatan & Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2019
Kamus Besar Bahasa Indonesia
Pertanahan Kota Binjai tahun 2019, pada tanggal 15 Oktober 2020, pukul 10.15 WIB.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan Dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Published
2021-08-31
How to Cite
Sembiring, E. (2021, August 31). Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Magang dan Relevansi dengan Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat). Jurnal Perspektif Hukum, 2(1), 192-205. https://doi.org/https://doi.org/10.35447/jph.v2i1.404
Section
Articles