ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH PENSIUN TERHADAP AKTA YANG TELAH DIBUATNYA (STUDI DI MAJELIS PENGAWAS DAERAH KOTA MEDAN DAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS)

  • Farah Dita Nuari Maqhfira Dita maghfira Universitas Sumatera Utara
Keywords: Notary, Retirement, Liability, Notarial Deeds.

Abstract

A reti red Notary is required to be liable to the deed he has mada as it is specified in Article 65 of UUJN which says that… “Notary, substitute Notary, Special Subtitute Notary, and temporary Notary are liable for every deed they have made although the notarial protocol has been handed in or transferred to the person who keeps the notarial protocol. “This condition will give ambiguous meaning because in its clause it is not clearly stated for how long a Notary should be liable for what he has done, but there is no legal protection for him. UUJN does nor specifically regulate legal protection for notarial deed for retirees so that there is the absence of law. The research problems are 1) how abaut a retired Notary’s liability for the deeds he has made, 2) how abaut UUJN which regulates legal protection for a retired Notary concerning the deeds he has made, 3) how about the role of Regional Supervisory Council and Notarial Honorary Council in protecting the deeds of a retired Notary.

The research used juridical empirical method with descriptive qualitative approach. The data were gathered by conducting documentary study and interviews with the source persons dealing with this research. The gathered data were  analyzed by gathering primary data through documentary study on literature materials and through internet website.

The result of the research shows that the liability of a retired Notary for the deeds he has made is untul he dies. UUJN does not regulate legal protection for notarial deeds made by a retired Notary concerning the time limit of the liability for the deeds he has made when he is still an active Notary. When he is summoned by the police for investigation when later the deeds he has made become a problem. The function of the Regional Supervisory Council toward a retired Notary is only about the transfer of Notarial protocol to the receiver of Notarial protocol while the function of the Notarial Honorary Council toward a retired Notary concerning the deeds he has made is that there is no legal protection for the deeds made by a Notary.

 

References

Adjie Habib, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1983.

Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Azed Abdul Bari, Profesi Notaris sebagai Profesi Mulia, Media Ilmu, Jakarta, 2005.

Hadi Sutrisno, Metodologi Research, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1973.

HS Salim, Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Junianto Andi, Notaris dan Protokol Notaris, Eresco, Bandung , 2007.

Kartono Kartini, Metodologi Riset, UII Press, Yogyakarta, 2012.

Lotulung Paulus Effendi, Perlindungan Hukum bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalamMenjalankan Tugasnya, Gramedia Pustaka, Bandung, 2003.

MuhammaAbdulkadir d, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Muslimin Amrah , Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi, Alumni, Bandung,1985.

SAputro Anke Dwi, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2010.

Siregar Tampil Anshari, Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005.

Sinamo Nomensen, Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010.

Tedjosaputro Liliana, Etika Profesi dan Profesi Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 2003.

Waluyo Bambang, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Wawancara dengan Ibu Nurilyani Ilyas, SH, Notaris Pensiun, bertempat di Kantor Notaris Efrina N. Kayadu, SH., M.Kn, tanggal 6 Januari 2020.

Wawancara dengan Bapak Syafnil Gani, SH, Notaris Pensiun, melalui daring, tanggal 30 Juni 2020.

Wawancara dengan Ibu Nurilyani Ilyas, SH, Notaris Pensiun, bertempat di Kantor Notaris Efrina N. Kayadu, SH., M.Kn, tanggal 6 Januari 2020.

Chandra Novita, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya”, Lex Renaissance, vol 2, 2017, Juli 2017.

Rahmada Hendra, Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbar, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, 2014

Yeni Rahman, “Limitasi Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya (Analisis Yuridis Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)’, melalui www.unibraw.ac.id., diakses pada 22 April 2020 pukul 12.35 WIB.

Afippudin, Implikasi Hukum Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara, melalui http://m-notariat.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/IMPLIKASI-HUKUM-PROTOKOL-NOTARIS-SEBAGAI-ARSIP-NEGARA.pdf, diakses pada 18 Desember 2019, pukul 22.14 WIB.

Muriel Cattleya Maramis, “Tata Cara Pemanggilan Notaris untuk Kepentingan Proses Peradilan Pidana Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya” , Lex Crimen Vol 1, Januari 2012.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .

Aprilia Putri Suhardin, Pertanggungjawaban Notaris yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik, Jurnal Unissula Vol 5, 2018, Maret 2018.

Karina Prasetyo Putri, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti terhadap Akta yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), melalui https://media.neliti.com/media/publications/114656-ID-tanggung-jawab-dan-perlindungan-hukum-ba.pdf diakses pada Minggu, 22 Desember 2019 pukul: 21.26 WIB.
Published
2022-02-07
How to Cite
maghfira, F. D. N. M. (2022, February 7). ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH PENSIUN TERHADAP AKTA YANG TELAH DIBUATNYA (STUDI DI MAJELIS PENGAWAS DAERAH KOTA MEDAN DAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS). Jurnal Perspektif Hukum, 3(1), 32-45. Retrieved from https://jurnal.harapan.ac.id/index.php/JPH/article/view/464
Section
Articles