Aspek kepastian hukum terkait restitusi dalam perkara perlindungan anak
hukum perdata
Abstract
THE ASPECT OF LEGAL CERTAINTY IN RELATION TO RESTITUTION IN THE CASES OF CHILD PROTECTION (A CASE STUDY OF LUBUK PAKAM’S STATE COURT’S VERDICT NUMBER 975/Pid.Sus/2019/PN.Lbp)
Article 71 D section (1) of the Act Number 35 Year 2014 on the amendment of the Act Number 23 Year 2002 concerning child protection guarantees that a child who has been a sex crime victim is permitted to lay claim to restitution from the criminal, which is intended to compensate for the loss of wealth, suffering from the crime, and/or medical fees, and/or psychological damage as a form of the criminal’s recompense. Besides, restitution is also intended to soothe the sex crime victim’s distress and enforce justice for them.
This study is normative legal research which fostered the descriptive analytic method based on constitutional interpretation, especially that in connection with child protection, and the case interpretation of Lubuk Pakam’s State Court’s verdict number 975/Pid.Sus/2019/Pn.Lbp. This research employed the data collection technique of library review and qualitative data analysis.
The verdict number 975/Pid.Sus/2019/PN.Lbp of Lubuk Pakam’s State Court’s judicial panel ordered the convict to pay a restitution of Rp. 1,200,000 (one million two hundred thousand rupiahs) to the victim. The verdict was not apart from the consideration of the fact that it was proven the convict had done the crime referred to by Article 81 section (2) in association with Article 76 D of the Act of Child Protection and the misdeed has caused the victim embarrassment. Moreover, in meting out the sentence, the judicial panel had to take into account the convict’s and social senses of justice. However, in this case, the convict did not pay the specified restitution. From the verdict, it is obvious that there is no guarantee restitution can be paid to the victim soon. What commonly happens is that the convict is not willing or able to pay it. In anticipation of the problem, the prosecutors as the verdict executors can apply Article 38 in association with Article 40 of the Act of Witness and Victim Protection to ensnare the criminal/convict who does not pay restitution to establish the legal certainty of restitution payment to the victim.
Downloads
References
Institute for Criminal Justice Reform, Penanganan Anak Korban, Pemetaan Layanan Anak Korban di Beberapa Negara, Jakarta: ICJR, 2016.
Institute for Criminal Justice Reform, Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM yang Berat, Jakarta : ICJR, 2016.
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Kertas Kebjakan; Sistem Peradilan PidanaTerpadu Yang Berkeadilan Jender Dalam Penanganan Kasus kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta : KOMNAS Perempuan, 2005.
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Jakarta : Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2017.
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Membangun Akses ke Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan, Jakarta : Komnas Perempuan, 2017.
Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1981.
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung : Alfabeta, 2013.
Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994.
Wahid, Abdul, Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Badung : Refika Aditama, 2001.
2. JURNAL
Arsawati, Ni Nyoman Juwita, Dkk, Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No.2, 2019.
Ali, Mahrus, Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana, Jurnal Yuridika, Vol. 33, No. 2, 2018.
Fransiska Novita Eleanora & Andang Sari, Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual, Supremasi Hukum, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 28, No. 2, 2019.
Mareta, Josefhin, Penerapan Restorative Justice melalui Pemenuhan Restitusi pada Korban Tindak Pidana Anak, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 4, 2018.
Noviana, Ivo, Kekerasan Seksual terhadap Anak, Dampak dan Penanganannya, Jurnal Sosio Informa, Vol. 1, No. 1, 2015.
3. INTERNET
Achmad, Ady, PP Restitusi Anak Terbit, Begini Harapan Mereka, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f053bf4a630/pp-restitusi-anak-terbit--beginiharapan-mereka.
Institute for Criminal Justice Reform, Implementasi PP Restitusi Anak Korban Butuh Kemauan Apara Penegak Hukum, https://icjr.or.id/implementasi-pp-restitusi-anak-korban-butuh-kemauan-aparat-penegak-hukum/
Publikasi dan Media Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, Angka Kekerasan Terhadap Anak Tinggi di Masa Pandemi, Kemen PPPA Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak, diakses melalui: https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan_anak#:~:text=Anak%20merupakan%20kelompok%20rentan%20dalam%20masa%20pandemi.&text=%E2%80%9CBerdasarkan%20data%20SIMFONI%20PPA%2C%20pada,seksual%2C%20angka%20ini%20tergolong%20tinggi.
4. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Aatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (Refer to The Effect of Open Access).
